Malang, GATRAnews - Kepala Badan Litbang Kementrian
Kehutanan, Dr. Iman Santoso, menyatakan sistem agroforestri merupakan salah
satu cara paling tepat untuk mengatasi masalah ketahanan pangan Indonesia.
“Agroforestri merupakan sistem multifungsi lanskap yang menjadi sumber
pendapatan petani atas jasa penyediaan pangan," kata Iman saat menjadi
pembicara dalam seminar bertajuk “Agroforestri untuk Pangan dan Lingkungan yang
Lebih Baik” di Widya Loka Kampus Universitas Brawijaya, Malang, Selasa (21/5).
Seminar yang diselenggarakan atas kerja sama Balai
Penelitian Teknologi Agroforestri (BPTA Litbang Kementrian Kehutanan), Fakultas
Pertanian Universitas Brawijaya, World Agroforestry Centre (ICRAF) dan
Masyarakat Agroforestri Indonesia (MAFI), ini dihadiri sekitar 300 peserta dari
berbagai kalangan. Mulai dari peneliti, praktisi, penyuluh, dosen, mahasiswa,
aktivis lembaga swadaya masyarakat dan perwakilan berbagai instansi pemerintah.
Menurut Iman, agroforestri tak hanya dapat memperkuat daya
tahan pangan Indonesia. Tapi juga memberi perlindungan tanah dan air dari
erosi, pelestari keanekaragaman hayati, pengendali emisi karbon dan
mempertahankan nilai estetika lanskap sehingga cocok untuk pariwisata.
"Dengan berbagai manfaat penting ini, saya tidak segan mengatakan bahwa
agroforestri adalah solusi bagi kebuntuan sektor kehutanan dan jalan tengah
antara tarikan kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan,”
katanya.
Lebih lanjut, Iman memberi contoh, bagaimana agroforestri
bekerja. "Agroforestri bisa masuk ketika harga komoditi kayu melemah
sehingga kita tidak tergantung pada fluktuasi harga pasar," katanya.
Intinya, agroforestri berarti optimalisasi penggunaan lahan, tidak hanya
menguntungkan para pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu/HPH besar
tetapi juga petani pemilik dan pengelola lahan berskala kecil.
"Ini bukti nyata komitmen dan keberpihakan pemerintah
pada masyarakat,” kata mantan Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan ini. Sebab itu, Iman amat berharap sistem
agroforestri dapat lebih dikembangkan dan diterapkan terutama pada kebijakan
pemerintah pusat dan daerah. (Nhi)
(Foto: GATRANews/BPTA/Dicky)
